JOGJA‑‑ Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pusat mendesak pemerintah segera menerbitkan Undang‑undang (UU) Perbukuan. Aturan tersebut diperlukan untuk menangani maraknya pelarangan penerbitan buku yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini.
Sebab selama ini kejagung bisa melarang penerbitan buku tanpa melalui prosedur terlebih dulu. Mereka hanya menggunakan UU Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang‑barang Cetakan sebagai dasar hukumnya.
"Kami tengah bekerja sama dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk mengajukan judicial review atas kewenangan kejagung dan UU pengamanan terhadap barang cetakan ini ke MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Ketua Umum IKAPI, Surya Dharma Madjid kepada wartawan usai membuka Pesta Buku 2010 di Jogja Expo Center (JEC), Rabu (10/3).
Menurut Surya, pelarangan penerbitan tanpa adanya pembuktian mengganggu ketertiban umum yang dilakukan Kejagung itu bertentangan dengan UUD 1945 tentang pengembangan hak kreativitas.
Mestinya penerbitan buku yang dianggap meresahkan kelompok tertentu dibuat tandingannya, dan bukannya dilarang beredar. Sehingga masyarakat Indonesia bisa lebih dicerdaskan melalui argumentasi ilmiah tersebut.
Karenanya melalui UU Perbukuan ini, nantinya diharapkan kewenangan Kejagung akan berpindah ke Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Sebab buku dianggap sebagai bagian dari upaya pencerdasan pendidikan bangsa.
"Kami berupaya berkomunikasi dengan Litbang Depdiknas untuk pembuatan konten UU Perbukuan ini," ujarnya.
Sementara Ketua IKAPI DIY, Syarif Tholib menyatakan, penerbitan buku akan meningkatkan budaya membaca masyarakat. Sehingga wawasan dan kualitas mereka akan meningkat.
"Agar bangsa Indonesia bisa bersaing di tingkat global dan keluar dari belitan masalah seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi dan ketidakberdayaan, maka budaya membaca harus ditingkatkan," ungkapnya.
Terkait kegiatan pameran yang akan digelar hingga 15 Maret mendatang, Ketua panitia Pesta Buku 2010, Listiyanto menjelaskan, pameran diikuti 500 penerbit. Mereka membuka 105 stand dan menyediakan sekitar 50 ribu judul buku.
"Dipilihnya pameran saat ini karena berdekatan dengan kegiatan ujian nasional siswa dan mulai kembalinya mahasiswa berkuliah sehingga mereka bisa mencari buku‑buku yang dibutuhkan," imbuhnya. (ptu)
